Konsumtivisme, Konsumerisme dan Konsumen Muslim

16 11 2007

Sumber: Media Konsumen (Kamis, 27 September 2007)

Oleh. Najmudin Ansorullah*

Dengan melihat angka 88 persen umat Islam dari 228 juta jiwa penduduk Indonesia, sejatinya umat Islam sangat potensial sebagai penyumbang kemajuan ekonomi nasional. Kenyataannya, Bank Dunia November 2006 menyebutkan kemiskinan di Indonesia 149 juta jiwa (49 persen) dari total penduduk Indonesia. Data Susenas 2006 membuktikan tahun 2005 angka kemiskinan mencapai 35,10 juta (15,97 persen), meningkat menjadi 39,05 juta atau 17,75 persen (2006). Agenda reformasi yang diharapkan menjadi pendulum pengentasan kemiskinan, justru menambah kuota kaum miskin. Bergulirnya kebijakan yang tidak proporsional, pada gilirannya menghilangkan sentra lapangan kerja yang berimbas pada melonjaknya angka pengangguran.
Ditambah kehadiran perusahan multinasional (MNC) yang mampu menyerap sebagian besar perokonomian nasional. Kondisi itu, menurut RW Hefner (2000), telah membuat kaum muslim tidak menikmati pembagian kue ekonomi Indonesia secara adil, meski pertumbuhan ekonomi mutakhir telah meningkatkan jumlah kelas menengah muslim, tetapi proporsi komunitas muslim yang cukup besar masih miskin.
Bahkan, selama ini, zakat cenderung selalu digunakan secara konsumtif. Padahal penggunaan zakat selayaknya dapat dipergunakan untuk keperluan lain (QS at-Taubah: 6), seperti untuk memperbaiki mesjid dan mushala, dijadikan modal usaha dan koperasi dalam rangka memerangi kemiskinan dan pengangguran.
Perkembangan arus barang dan jasa dalam perdagangan bebas tentu sangat mendorong perhatian khususnya bidang ekonomi dan (hukum) bisnis. Dalam konteks Islam, penduduk muslim di Indonesia dituntut mampu menghadapi arus komersialisme perdagangan bebas.
Untuk mengimbangi konsumsi masyarakat, pelaku usaha atau korporasi yang bergerak di bidang bisnis dituntut mampu menyodorkan produk terbaiknya dalam kegiatan ekonomi.

Konsumtivisme vs. Konsumerisme

Konsumen (pembeli atau pemakai) dalam bahasa Arab dikenal mustary (pembeli). Dalam format kamus yang berbeda, Kamus Indonesia-Arab memuat kata al-mustahlik (pemboros dan konsumsi) al-istihlak (memboroskan atau membuang harta) (Alkalali, 1995). Alih bahasa kata “boros” dalam Kamus Inggris-Indonesia, adalah wasteful (boros, royal), extravagant (berlebih-lebihan, mewah) dan lavish (menghambur-hamburkan). Berbeda dengan consumer yang berarti konsumen dan pemakai (JM Echols dkk., 1995).
Dalam pemakaian bahasa, kata boros sering dikonotasikan dengan konsumerisme. Al-hasil, terjadi pemaknaan yang berlawanan antara boros dan sederhana sebagai sifat consumers. Istilah untuk pemborosan dikenal “konsumtivisme” yang dilawankan dengan “konsumerisme”, yaitu gerakan konsumen akibat perilaku pelaku usaha yang tidak jujur (fair).
Islam sangat menganjurkan pemenuhan kebutuhan hidup secara sederhana. Dalam pandangan Islam kegiatan ekonomi merupakan tuntutan kehidupan, di samping merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Sejalan dengan MN Shiddiqi (1991), bahwa aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang, menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan dan memberikan bantuan sosial dan sumbangan menuntut jalan Allah.
Konsumsi atau pemanfaatan merupakan hal penting dalam pengolahan kekayaan. Pemanfaatan adalah akhir dari keseluruhan proses produksi. Pengunaan harta harus diarahkan pada pilihan yang baik dan tepat agar kekayaan dapat dimanfaatkan pada jalan sebaik mungkin.
Konsumen muslim tidak hanya menekankan aspek duniawi semata. Kemanfaatan konsumsi di dunia harus memiliki nilai ibadah. Konsumen muslim selalu dapat meyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dalam mencapai ridha Allah, karena semua yang dihasilkan kemudian dikonsumsi ditujukan untuk kemaslahatan yang lebih besar (al-maslahat al-ummat).

Konsepsi Konsumen Muslim

Sekilas sering terdengar istilah “konsumen muslim” yang bisa mengandung arti pemakai suatu produk barang atau jasa beragama Islam. Tapi, larangan agama, misal terhadap daging babi di negara berpenduduk muslim atau daging sapi di India merupakan bagian pilihan konsumen yang membuat perbedaan wilayah atau komunitas, bahkan status. Dalam kondisi ini Hefner (2000), melihat bahwa logika pilihan konsumen menjadi model yang dipromosikan para pengusaha dalam ranah sosial yang sebelumnya diatur norma-norma non-pasar dan tidak menutup kemungkinan orang lain dalam komunitas tertentu akan melihat barang atau jasa yang diberikan bisa ditolak secara moral.
Upaya kembali memberikan muatan moral pada kekayaan bukan semata-mata refleksi mekanis dari kemakmuran. Bukan pula keseragaman kebetulan yang melintasi suatu kawasan tertentu, melainkan pada kemampuan organisasi keagamaan dan organisasi serupa (termasuk organisasi politik) untuk merespon tantangan gaya hidup yang berlebihan demi kepentingan sesaat atau segelintir orang kaya saja. Bukanlah kekayaan itu sendiri yang buruk, tapi penggunaan yang menolak konsesi yang dilembagakan bagi kepentingan masyarakat.
Kenyataan bahwa konsumen terbesar Indonesia adalah masyarakat muslim telah menghasilkan respon dari pemerintah melalui Departemen Agama (Ditjen Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji) yang bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan bagi sekitar 85 persen penduduk muslim Indonesia, terutama dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat, kosmetika dan barang gunaan yang halal. Dari segi essensi agama, ada hal-hal yang diberikan kepada konsumen muslim untuk mendapatkan hak-haknya sebagai tuntutan kewajiban dalam mencapai nilai keimanan. Hak-hak yang diberikan kepada muslim sebagai tuntutan kewajiban dalam aktivitas ekonomi di antaranya ialah mendapatkan harta secara halal. Barang dan jasa yang diperoleh harus bermanfaat untuk kemaslahatan umum dan dapat dipertanggung-jawabkan di sisi Allah Swt.
Berangkat dari konsep Islam mengenai harta, hak dan kepemilikan, terlepas harta itu dari model transaksi perdagangan atau bukan, Alimin dkk. (2004), mengartikan konsumen (muslim) adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia pakai untuk pemakai akhir atau pun untuk proses produksi selanjutnya.
Konsumen muslim sangat berkepentingan mendapat perlindungan hokum, karena terkait kebebasan melakukan kegiatan ekonomi secara syar’i dalam perlindungan konsumen. Karena itu, para pelaku bisnis atau badan-bdan komersial sangat bertanggung-jawab mempertimbangkan kondisi itu, di samping untuk mempertegas tanggung jawab pelaku usaha dalam Islam.


Aksi

Information

One response

16 02 2008
heloguno

menarik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: