Menyoal Nasib Undang-Undang Perlindungan Konsumen

15 11 2007

Sumber: Media Konsmen, Minggu 03 September 2007, Disperindag Jabar, Sabtu, 29 September 2007

 

Oleh: Najmudin Ansorullah

Dilema Perundang-undangan di Indonesia

hukum1.jpg Di Indonesia, setiap rancangan undang-undang akan disahkan DPR dipastikan menuai pro dan kontra, seperti RUU APP, revisi atas UU. No. 13 Tahun 2003 yang dianggap merugikan para buruh, dan RUU-RUU lain yang kisahnya hampir mengalami nasib serupa, termasuk Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang pada 20 Juli lalu disahkan.
Berbagai isu dilontarkan masyarakat mengenai perundang-undangan, mulai filosofi, substansi pasal, sampai hal-hal yang sangat teknis seperti kesalahan badan negara terkait sampai keterlibatan pihak asing yang sesekali mengarah pada kapitalisme dan neo-liberalisme. Hal itu, mengindikasikan bahwa masyarakat mengharap banyak dari pemerintah dan para penegak hukum untuk mengadakan hukum yang lebih adil.

Dalam kondisi tertentu, undang-undang sangat dibutuhkan masyarkat. Pada saat bersamaan, undang-undang sering dianggap bukan lagi suatu produk hukum melainkan sebagai produk politik. Hal itu wajar karena hukum berupa perundang-undangan lahir saat suatu masalah terjadi dan hal itu sering dikaitkan dengan kondisi politik yang terjadi saat itu.

Dilematika hukum di Indonesia memang sangat luas. Namun, dalam penyelesaian masalah bangsa tentu harus menitik-beratkan pada keadilan dan kesejahteraan masyarkat, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau pihak asing. Dalam hal ini, para anggota DPR tentu dituntut mengambil sikap yang lebih arif dan tegas dalam pengambilan keputusannya agar tidak terkesan tergesa-gesa dalam setiap keputusannya.

Salah satu Undang-undang yang rentan dengan isu politik-ekonomi adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Realitas penegakan hukum menunjukan secara sadar atau tidak, hukum melegitimasi ketidakadilan sosial-ekonomi. Misalkan struktur hukum sangat memungkinkan pengusaha atau produsen menindas konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi (Y. Shofie, 2000: 237-238), karena salah satunya disebabkan kebijakan yang cenderung didominasi kepentingan politik. Menurut Farid Wajdi (2003: 5), perlindungan konsumen bila dilihat dari perspektif politik sangat identik dengan perlindungan hak politik rakyat, bila tanggung jawab partai politik terhadap rakyat yang telah memilihnya dalam pemilu sangat kurang. Apalagi pelaku usaha yang kurang bertanggung-jawab atas produk barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan konsumen.

Keberpihakan pemerintah terhadap asing juga telah menyebabkan kepentingan masyarakat masih tersisihkan, sehingga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen sangat melemah pada pemerintah (lih. Steve Susanto dan David Samuel, Kompas, 19 Februari 2003: 13). Karena itu, tak berlebihan bila Yusuf Shofie (2003: 91), mengatakan bahwa patut diduga kepentingan neo-liberalisme sebenarnya masih mendominasi Undang-undang Perlindungan Konsumen dari pada kepentingan para konsumen itu sendiri. Sejalan dengan Y. Shofie, Cecep Suherli (Pikiran Rakyat, Bandung, Sabtu, 18 September 2004: 26), menyatakan bahwa UUPK masih terkait dengan kepentingan dari persaratan IMF (International Monetery Fund).

Melihat kondisi itu, untuk kepastian hukum, perlindungan konsumen perlu disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat tanpa harus menunggu kepentingan lain yang mendahuluinya, agar ketentuan yang ada tidak sampai didominasi ketentuan atau kepentingan negara lain maupun kelompok tertentu.

 

UU. No. 8 Thn. 1999 (UUPK)

 

Sejak UUPK disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan diberlakukan efektif tanggal 20 April 2000, diperhatikan tidak banyak perubahan meski banyak kritikan sebagian kalangan (lih. Ahmadi Miru dkk., 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Az. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Cecep Suherli, 2004, “Kemerdekaan Konsumen”, dalam artikel Pikiran Rakyat, Sabtu (Pon), 18 September 2004, hlm. 26), yang mempertanyakan tentang validitasnya karena mengandung banyak kekurangan dan dianggap masih merugikan sebagian pihak, seperti di bidang kesehatan (lih. Levina S Pakasi. 2005. “Kontroversi UUPK Nomor 8 Tahun 1999”, http://asia.cmpmedica.com/cmpmedica_sg/dispmta1.cfm?id=3406,) Selain itu, sebagian masyarakat belum banyak mengetahui, apalagi mengerti tentang UUPK itu.

Masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum dengan memproduksi barang-barang komersial yang tidak mencantumkan label halal, tidak mempunyai standar produksi sebagaimana diharapkan UUPK atau ketentuan dari BPOM RI seperti mengandung zat-zat pengawet (formalin) dan zat-zat berbahaya lainnya merupakan dari rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Rendahnya kesadaran masyarakat tehadap hukum ikut juga merugikan konsumen karena sering menerima kekalahan di tingkat litigasi. Kondisi itu, merupakan faktor utama kelemahan konsumen, yaitu tingkat kesadaran akan hak-haknya masih rendah, terutama pendidikan konsumen. Padahal UUPK dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Selain itu, perlindungan konsumen sangat identik dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi bangsa ini di tengah hiruk pikuk kemajuan ekonomi yang semakin mengglobal, karena menyangkut hak, kewajian dan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat, termasuk pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Konteks perlindungan konsumen bukan hanya dilihat dari aspek materi, melainkan juga unsur spiritual.

UUPK terdiri dari 15 Bab yang diuraikan dalam 65 Pasal. Empat hal penting untuk diketahui, yaitu pengaturan klausula baku bahwa kontrak/perjanjian ditentukan dua belah pihak, azas pembuktian balik, berlakunya class action atau gugatan kelompok, dan tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Secara keseluruhan UUPK tersebut tersusun dalam sistematika sebagai berikut:Bab I tentang Ketentuan Umum terdiri dari satu Pasal;

 

Bab II tentang Asas dan Tujuan terdiri dari dua pasal (Pasal 2 dan Pasal 3);

 

Bab III tentang Hak dan Kewajiban Konsumen (Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7);

 

Bab IV tentang Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha (Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17);

 

Bab V tentang ketentuan Pencantuman Klausula Baku (Pasal 18);

 

Bab VI tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Pasal 19; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 24; Pasal 25; Pasal 26; Pasal 27; Pasal 28);

 

Bab VII tentang Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 29; Pasal 30);

 

Bab VIII tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) (Pasal 31; Pasal 32; Pasal 33; Pasal 34 Pasal 35; Pasal 36; Pasal 37; Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43);

 

Bab IX tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) (Pasal 44);

 

Bab X tentang Penyelesaian Sengketa (Pasal 45; Pasal 46; Pasal 47 Pasal; 48);

 

Bab XI tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 59; Pasal 50; Pasal 51; Pasal 52; Pasal 53; Pasal; 54; Pasal 55; Pasal; Pasal 56; Pasal 57; Pasal 58);

 

Bab XII tentang Penyidikan (Pasal 59); Bab XIII tentang Sanksi (Pasal 60; Pasal 61; Pasal 62; Pasal 6) dan;

 

Bab XIV tentang Ketentuan Perlaihan (Pasal 64);

 

Bab XV tentang Ketentuan Penutup (Pasal 65).

 

Penyelidikan Norma-norma UUPK

 

Undang-undang perlindungan konsumen ini mengelompokan norma-norma Perlindungan Konsumen ke dalam dua kelompok, yaitu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Bab IV UUPK), dan ketentuan kalusula baku/perjanjian sepihak (Bab V UUPK). Secara keseluruhan norma-norma Perlindungan Konsumen (bisa juga disebut kegiatan-kegiatan pelaku usaha) dikelompokan ke dalam empat kelompok, yaitu pertama, kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 8 ayat 1, 2, dan 3); kedua kegiatan penawaran, promosi dan periklanan barang dan/atau jasa (Pasal 9 ayat 1, 2 dan 3; Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 15; Pasal 16; serta Pasal 17 ayat 1 dan 2; ketiga, kegiatan transaksi penjualan barang dan/atau jasa (Pasal 11, Pasal 14, serta Pasal 18 ayat 1, 2 dan 4) dan; keempat, kegiatan pasca-transaksi penjualan barang dan/atau jasa (Pasal 25 dan Pasal 26 UUPK (lih. Yusuf Shofie, 2003: 10-11, Yusup Shofie, 2000: 21).

Dalam mengklasifikasi pasal-pasal UUPK yang masuk kategori norma-norma, Yusuf Shofie memeriksa substansi dari mulai proses produksi sampai ke tangan konsumen. Terlihat ada perbedaan dalam memasukan pasal-pasal tersebut yang masuk kategori norma-norma.

Hal itu, dilihat dari dua buku yang ditulis dalam tahun penerbitan berbeda, yang berjudul: Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya (2000) dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (2003). Keduanya membahas klasifikasi norma-norma perlindungan konsumen. Terdapat perbedaan (perubahan penambahan) pada pada buku pertama, karena berpandangan bahwa UUPK masih berbenturan dengan Undang-undang lain, terutama dalam pencantuman “klausula baku”. UUPK melarangnya dalam Pasal 18 Ayat 1 Butir h dengan ancaman kurungan badan 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2 milyar (Pasal 62 ayat 1 UUPK dengan Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT/Undang-undang No. 4 Tahun 1996.

Sedangkan pada buku kedua di atas, ia menambahkan pasal yang dapat menutupi anggapan-angapan semula dengan kategori kelompok kesatu masih tetap tidak berubah, sedangkan pencantuman Pasal 10, 12 dan 13 Ayat 1 dan 2 pada kelompok kedua seperti di atas. Pasal 17 Ayat 1 dan 2 semula dipisah, Ayat 1 masuk ke kelompok kedua sedangkan Ayat 2 masuk kategori ke kelompok ketiga. Tapi, setelah adanya perubahan, Pasal 17 Ayat 2 tersebut bergeser digabungkan dengan kelompok kedua. Perubahan terakhir, penambahan Pasal 25 dan 26 (UUPK) masuk kategori kegiatan pasca-transaksi penjualan barang dan jasa. Perubahan diperkuat dengan ketentuan peralihan (Pasal 64) UUPK, sepanjang tidak berbenturan dengan Undang-undang lain.

Peninjauan dan pengkajian terhadap UUPK sangat penting dilakukan untuk perkembangan selanjutnya, mengingat UUPK dibuat bukan untuk merugikan satu pihak, tetapi untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.

Meski perkembangan dalam pengkajian terhadap UUPK pada tahap akademisi sudah ada, namun hal itu semestinya merupakan bagian dari tugas seluruh komponen masyakarat (jurist, pemerintah maupun para stake holder dan lain-lain) untuk mengerjakannya. Sampai saat ini, belum diketahui secara jelas perkembangan terakhir UUPK dilihat dari segi substansi, baik dari ketentuan peralihan maupun perubahan.

 

CSR dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Tinjauan Singakt)

Dalam kesempatan ini, yang menarik untuk dicermati saat ini dari UUPK, adalah salah satunya karena mencantumkan tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha (lih. UUPK Bab VI Pasal 19 sampai 28 (sepuluh pasal).

Melihat dari prinsip-prinsipnya, Shidarta (2004: 80), mengemukakan bahwa prinsip-prinsip tanggung-jawab yang dianggap penting dalam UUPK adalah tanggung-jawab produk dan tanggung jawab profesional. H. E. Saefullah (Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati [Penyunting] 2000: 46), mendefinisikan tanggung jawab produk (product liability) adalah suatu tanggung-jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau dari orang atau badan yang menjual dan mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut. Sedangkan tanggung jawab profesional menurut Komar Kantaatmadja (Shidarta, 2004: 82), adalah tanggung jawab hukum (legal liability) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.

Tanggung jawab itu bisa bersifat kontraktual (perjanjian) atau berdasarkan undang-undang (gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum), namun dalam product liability penekannya ada pada yang terakhir (lih. Shidarta, 2004: 80). Ketentuan yang menyatakan tanggung jawab produk dalam UUPK termuat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11. Sementara Pasal 19 Ayat (1) UUPK secara lebih tegas mempunyai rumusan tersendiri mengenai tanggung jawab produk (Shidarta, 2004: 82). Walaupun secara umum ada perlindungan terhadap cacat tersembunyi, Pasal 19 Ayat 3 (UUPK) memberi batas waktu penggantian sampai 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi konsumen. Adapun mengenai cacat tersembunyi yang ditemukan setelah berakhirnya garansi, juga tidak menjadi tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 27) (Shidarta, 2004: 82).

Doktrin tanggung jawab produk (product liability) dapat diintroduksi dalam doktrin perbuatan melawan hukum (tort) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdt. (lih. Y. Shofie, 2000: 239, H. Syawali dkk. [Peny.], 2000: 59), yang berbunyi, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (Subekti, dkk., 2003: 346).

Namun, Yusuf Shofie (2000: 240-243), menyatakan kualifikasi gugatan yang lazim digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah wanprestasi (default) dan perbuatan melawan hukum (tort). Dengan wanprestasi, kerugian pada konsumen dikarenakan pelaku usaha tidak melaksanakan prestasi. Jadi, bila tidak ada kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, maka tidak ada tanggung jawab (hukum). Selain itu, jika gugatan konsumen menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum (tort), hubungan kontraktual tidak disyaratkan.

Namun, karakter product liability pada dasarnya perbuatan melawan hukum, karena itu perlu dibuktikan: (a) unsur perbutan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha atau perusahaan; (b) unsur kerugian yang dialami konsumen dan ahli warisnya dan; (c) unsur adanya hubungan kausal antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur kerugian tersebut.

Beberapa kalangan menilai bahwa konsep doktrin product liability merupakan hal yang baru di Indonesia dan negara-negara maju, terutama di bidang produksi perawatan medis. Sejauh ini, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang product liability. Pelaku usaha menyadari pentingnya menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkannya karena tuntutan competitive dalam percaturan ekonomi global semata, bukan karena tuntutan hukum itu sendiri.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip di atas, sebenarnya UUPK memiliki prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Hal itu dapat dilihat, bahwa tanggung jawab seseorang pelaku usaha melalui badan-badan usaha komersial tidak hanya berurusan dengan benda dan konsumennya, tapi juga dengan masyarakat. A. Sonny Keraf (1998: 122), menyatakan bahwa tanggung jawab sosial menunjukan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas dari pada sekedar terhadap kepentingan perusahaan belaka.

Menurut Farid Wajdi (2003: 60-61), Pasal 19 UUPK tergolong sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat yuridis-normatif. Tindakan memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan yang ada lebih dekat pada makna “perintah” dari pada wujud kesadaran”. Tanggung jawab sosial merupakan wujud lain dari daya paksa terhadap suatu badan hukum komersial tentang kewajiban tertentu (F. Wajdi, 2003: 60-61).

Konsep tanggung jawab sosial secara keseluruhan sesungguhnya sejalan dengan paham ekonomi, yang tidak hanya menekankan faktor-faktor ekonomi untuk keuntungan jangka pendek, melainkan juga faktor-faktor sosial untuk keuntungan jangka panjang (A. Sony Kerap, 1998: 133).

Dalam perlindungan konsumen, tanggung jawab sosial ini mewujud dalam suatu pandangan bahwa transaksi adalah suatu kontrak (F. Wajdi, 2003: 61). Hubungan antara pelaku usaha, konsumen dan masyarakat mempunyai hak kontraktual. Hak kontraktual adalah hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak denga pihak lain. Interaksi bisnis di antara mereka adalah sebuah interaksi sosial. Adapun perangkat pengendali sebagai aturan: 1) ada aturan moral yang tertanam dalam hati sanubari masing-masing orang dan seluruh masyarakat dan; 2) harus ada aturan hukum (A. Sony Kerap, 1998: 184, 186-187).

 

Masa Depan UUPK

 

Banyaknya pemberitaan mengenai beberapa makanan yang mengandaung zat pengawet seperti formalin, borak dan sebagainya telah merisaukan masyarakat baik konsumen maupun beberapa pedagang-pedagang terutama kelas kecil, khususnya di tingkat pengecer seperti pedagang bakso, mie, tahu, ikan asin dan lain-lain. Belum lagi tingkat kelecakaan pada penumpang transportasi, seperti Kereta Api yang kerap kali terjadi telah merugikan bukan saja materi, tetapi nyawa manusia dapat melayang.

Perlindungan konsumen bukan hanya mengubah meja makan menjadi “meja hijau” atau tingkat penyelesaian kasus-kasus yang jumlahnya terus bertambah besar, namun harus dilihat dari upaya pencegahan terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan agar tidak terjadi kerugian.

Dengan mempelajari kasus-kasus yang pernah terjadi itu, tentu dapat dijadikan pelajaran pada seluruh masyarkat terutama bagi para pelaku usaha maupun pemerintah dalam menanggulangi sejauh mana permasalahan-permasalahan tersebut muncul. Untuk mencegah munculnya pelanggaran-pelanggaran tersebut, diperlukan misalnya daya paksa yang kuat sehingga setiap pelanggarnya mengetahui secara sadar bahwa tindakannya itu merupakan pelanggaran merugikan orang lain serta perbuatan dosa dengan dijatuhi sanksi dan hukuman. Undang-undang Perlindungan Konsumen selain mencantumkan hak dan kewajiban, perbuatan-perbuatan yang dilarang, juga ditentukan tentang tanggung jawab pelaku usaha.

 

* Penulis Peminat Maslaah Perlindungan Konsumen


Aksi

Information

4 responses

18 02 2008
indra

saya rasa situs ini membuat pengetahuan mahasiswa lebih maju dan terbuka, selain literatur yang di gunakan di universitas tanggapan atau komentar dari [para ahli sangat menunjang.
terima kasih atas bantuannya

21 03 2008
zakiyah

Seharusnya dengan adanya UUPK memjembatani kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha, dimana keduanya terjalin simbiosis mutualisme.Namun pada kenyataanya banyak kasus dimana pihak kapitalis dalam hal ini pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab apabila ada tuntutan dari konsumen atas kerugian yang diakibatkan barang atau jasa dari produsen. Supremasi hukum belum dapat berjalan dengan baik, sehingga UUPK belum menjadi produk hukum yang efektif.

13 06 2008
septiana

terimakasih, sangat membantu siaran sy…

24 08 2008
cupi

waaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh. . . . . .

memang. . . dari dulu gw udah curiga buanget sie dengan UU ini. . .ktanye mau ngelindungin konsumen a.k.a rakyat mana? wong kalo ada sengketa aja badan penyelesaian sengketa konsumen ga bisa berbuat apa2 kalo si pelaku usahanya ga mau datang ke sidang yang diajukan konsumen, berarti posisi konsumen lemah banget kan brur. . . hehehehe sering2 deh kasih info UU bejat lainnya. . .ok!kita teman. . . sesama pembenci UU bejat saat ini ha ha ha nuhun pisan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: